PermenPANRB 20 Tahun 2026: Aturan Pustakawan dan Download PDF

Aturan baru mengatur jenjang, pengangkatan, kinerja, dan peralihan Jabatan Fungsional Pustakawan.

PermenPANRB 20 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan menjadi rujukan baru bagi PNS yang meniti karier di bidang perpustakaan. Hal yang perlu segera diperiksa bukan hanya nama jabatan, tetapi juga jalur pengangkatan, kualifikasi pendidikan, serta ketentuan peralihan yang berlaku bagi pegawai tertentu.

Peraturan ini ditetapkan pada 21 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2026. Dua aturan sebelumnya, yaitu PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 dan Nomor 56 Tahun 2022, dicabut. Ringkasan berikut disusun dari salinan resmi 21 halaman agar pembaca dapat menemukan bagian yang berkaitan dengan kondisi kepegawaiannya sebelum membuka PDF lengkap.

Poin yang perlu diperhatikan

• Jabatan Pustakawan mencakup kategori keterampilan dan keahlian.
• Asisten Perpustakaan disesuaikan nomenklaturnya menjadi Pustakawan kategori keterampilan.
• Kelompok peralihan tertentu wajib memenuhi pendidikan paling lama 28 Desember 2027.
• Peraturan jabatan ini bukan pengumuman pembukaan seleksi CPNS atau PPPK.

Identitas PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2026

Keterangan	Informasi
Jenis	Peraturan Menteri PANRB
Nomor dan tahun	20 Tahun 2026
Tentang	Jabatan Fungsional Pustakawan
Penetapan	Jakarta, 21 Oktober 2026
Pengundangan dan mulai berlaku	23 Oktober 2026
Berita Negara	Tahun 2026 Nomor 727
Status pada pemeriksaan	Berlaku

Pasal 2 menempatkan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai jabatan karier PNS. Karena itu, bekerja di perpustakaan sekolah tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah diangkat sebagai pejabat fungsional Pustakawan. Status pengangkatan dan keputusan kepegawaiannya tetap perlu diperiksa.

Apa yang Berubah untuk Asisten Perpustakaan?

Pasal 21 mengatur penyesuaian nomenklatur bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan ketika aturan ini mulai berlaku. Pemetaan jenjangnya sebagai berikut.

Jabatan sebelumnya	Nomenklatur pengganti
Asisten Perpustakaan Terampil	Pustakawan Terampil
Asisten Perpustakaan Mahir	Pustakawan Mahir
Asisten Perpustakaan Penyelia	Pustakawan Penyelia

Angka kredit yang sudah diperoleh pada Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan ditetapkan sebagai angka kredit Pustakawan kategori keterampilan. Penyesuaian tersebut dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; bukan alasan untuk mengabaikan pembaruan administrasi jabatan pada instansi.

Jenjang dan Tugas Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 5 membagi jabatan ini menjadi dua kategori. Jalur keterampilan terdiri atas Terampil, Mahir, dan Penyelia. Jalur keahlian meliputi Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Tingkat tanggung jawabnya berbeda. Pada kategori keterampilan, pekerjaan bergerak dari identifikasi kebutuhan dukungan teknis, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga evaluasi kegiatan teknis. Pada kategori keahlian, lingkupnya berkembang dari penyusunan bahan analisis hingga evaluasi dan perumusan isu atau program strategis kepustakawanan nasional.

Menurut Pasal 6–7, pekerjaan Pustakawan mencakup tujuh bidang berikut:

• Pengembangan koleksi.
• Pengorganisasian bahan perpustakaan.
• Layanan perpustakaan.
• Pelestarian koleksi.
• Pengembangan ekosistem kepustakawanan.
• Manajemen perpustakaan.
• Penerapan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan.

Dengan cakupan tersebut, tugas Pustakawan melampaui pencatatan peminjaman buku. Dalam penyusunan kinerja, kegiatan tetap harus dikaitkan dengan ekspektasi dan target organisasi. Jika suatu kegiatan mensyaratkan sertifikasi, Pustakawan harus memiliki sertifikat yang sesuai.

Syarat Pengangkatan Pustakawan: Bedakan Jalurnya

Pasal 9 menetapkan tiga jalur: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Jangan menggunakan persyaratan satu jalur sebagai syarat untuk seluruh pengangkatan.

1. Pengangkatan pertama

Pasal 10 mensyaratkan status PNS, integritas dan moralitas yang baik, kesehatan jasmani dan rohani, serta predikat kinerja paling rendah baik dalam satu tahun terakhir. Pendidikan minimal pada jalur ini adalah:

• D-3 bidang ilmu perpustakaan dan informasi untuk Pustakawan Terampil.
• S-1 atau D-4 bidang ilmu perpustakaan dan informasi untuk Pustakawan Ahli Pertama.
• S-3 bidang ilmu perpustakaan dan informasi untuk Pustakawan Ahli Muda.

Ketentuan S-3 untuk Ahli Muda tersebut khusus tercantum pada jalur pengangkatan pertama. Itu tidak berarti seluruh Pustakawan Ahli Muda dari semua jalur diwajibkan memiliki S-3. Rincian kualifikasi pendidikan mengikuti ketentuan instansi pembina sebagaimana diatur dalam pasal yang sama.

2. Perpindahan dari jabatan lain

Pasal 11 mengatur pendidikan, uji kompetensi, pengalaman, kinerja, usia, serta ketersediaan kebutuhan jabatan. Pendidikan minimalnya D-3 untuk kategori keterampilan, S-1/D-4 untuk Ahli Pertama sampai Ahli Madya, dan S-2 untuk Ahli Utama. Rumpun ilmu lain yang relevan harus sesuai penetapan instansi pembina, bukan cukup dinilai relevan oleh pelamar sendiri.

Pengalaman tugas bidang perpustakaan pada umumnya paling singkat dua tahun, dengan kinerja paling rendah baik selama dua tahun terakhir. Dalam penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, pengalaman dapat dipertimbangkan menjadi paling singkat satu tahun secara kumulatif.

Batas usia juga bergantung pada asal dan tujuan perpindahan. Pasal 11 ayat (1) memuat batas 53, 55, dan 60 tahun untuk kelompok yang berbeda, sedangkan ayat (3) mengatur perpindahan antarjabatan fungsional setara, termasuk ketentuan tersendiri bagi Ahli Utama. Cocokkan kondisi pegawai dengan ayatnya sebelum mengajukan usulan.

3. Promosi dan kenaikan jenjang

Pasal 12 membedakan promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional dengan kenaikan jenjang. Promosi ke dalam atau dari jabatan antara lain memerlukan kelulusan uji kompetensi, kinerja paling rendah sangat baik dalam dua tahun terakhir, serta pemenuhan ketentuan rekam jejak dan disiplin.

Untuk kenaikan jenjang, unsur yang diperiksa antara lain angka kredit kumulatif, uji kompetensi, kinerja paling rendah baik dalam satu tahun terakhir, dan kualifikasi pendidikan. Pelaksanaannya mempertimbangkan rekomendasi tim penilai kinerja serta kebutuhan jabatan.

Angka Kredit, Kinerja, dan Kenaikan Pangkat

Pasal 15 menempatkan angka kredit dalam pengelolaan kinerja: mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Predikat hasil evaluasi dikonversikan menjadi perolehan angka kredit.

Pustakawan yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi diberikan tambahan sebesar 25 persen dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk satu kali penilaian. Pasal yang sama juga membuka pemberian angka kredit 25 persen untuk setiap kenaikan pangkat selama bertugas di daerah dengan kondisi tertentu, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persentase itu bukan tambahan 25 persen gaji dan tidak berarti setiap kegiatan memperoleh bonus angka kredit. Dasar penghitungannya adalah angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Penerapannya perlu dicocokkan dengan bukti pendidikan atau penugasan dan ketentuan teknis.

Pasal 17 mengatur kenaikan pangkat, termasuk keadaan ketika angka kredit sudah terpenuhi tetapi lowongan jenjang belum tersedia. Ketentuan itu tetap melibatkan persyaratan kompetensi dan uji kompetensi; kenaikan pangkat tidak otomatis hanya karena angka kredit mencukupi.

Ketentuan Peralihan: Tenggat Pendidikan 28 Desember 2027

Pasal 22 perlu mendapat perhatian pegawai yang sudah menduduki jabatan ketika peraturan mulai berlaku. Pustakawan Ahli Utama yang belum memiliki S-2 dan Pustakawan kategori keterampilan yang belum memiliki D-3 tetap melaksanakan tugas pada jabatan masing-masing.

Namun, kelompok tersebut wajib memenuhi pendidikan yang dipersyaratkan paling lama 28 Desember 2027. Kesesuaian rumpun ilmu mengikuti ketentuan instansi pembina. Jika kewajiban pendidikan tidak dipenuhi sampai tenggat, peraturan mengatur pemberhentian dari jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Pustakawan yang diangkat melalui jalur penyesuaian wajib mengikuti dan lulus pelatihan kepustakawanan sesuai jenjang paling lambat tiga tahun sejak peraturan diundangkan. Tenggat pelatihan dan tenggat pendidikan merupakan dua kewajiban berbeda.

Apa yang Perlu Diperiksa Pegawai dan Sekolah?

Langkah awal yang paling berguna adalah mencocokkan SK jabatan, jenjang, ijazah, serta riwayat pengangkatan. Setelah itu, bahas kebutuhan penyesuaian nomenklatur atau pemenuhan pendidikan dengan pengelola kepegawaian. Simpan dokumen angka kredit dan hasil evaluasi kinerja agar proses administrasi memiliki dasar yang jelas.

Peraturan juga mengatur standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pada Pasal 16. Pasal 19 menetapkan Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai organisasi profesi dan mewajibkan Pustakawan menjadi anggotanya.

Untuk konteks sekolah, bedakan aturan karier jabatan ini dengan standar tenaga kependidikan. Pembahasan terkait tersedia dalam Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tentang standar guru dan tenaga kependidikan. Terbitnya aturan jabatan juga tidak membuktikan adanya lowongan baru; informasi seleksi tetap mengikuti pengumuman instansi.

Download PermenPANRB 20 Tahun 2026 PDF Resmi

Baca naskah lengkap sebelum mengajukan pengangkatan, perpindahan, atau penyesuaian jabatan. Tautan berikut menuju salinan pada penyimpanan dokumen JDIH Kementerian PANRB.

📁Download Peraturan Pustakawan

• PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2026 — PDF Resmi

Jika tautan PDF tidak terbuka, gunakan halaman detail resmi JDIH PANRB, lalu pilih tombol Unduh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PermenPANRB 55 Tahun 2022 masih menjadi aturan jabatan ini?

Pasal 23 mencabut PermenPANRB 55 Tahun 2022 tentang Pustakawan dan PermenPANRB 56 Tahun 2022 tentang Asisten Perpustakaan. Gunakan aturan baru untuk membaca pengaturan jabatan yang berlaku.

Apakah semua petugas perpustakaan otomatis menjadi Pustakawan?

Tidak. Peraturan ini mengatur jabatan karier PNS. Penyesuaian pada Pasal 21 ditujukan kepada PNS yang sudah menduduki Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, bukan seluruh orang yang bekerja di perpustakaan.

Apakah aturan ini membuka pendaftaran CPNS pustakawan?

Tidak. Peraturan mengatur jabatan dan pengembangan karier. Formasi, jadwal, dan persyaratan pendaftaran seleksi harus diperiksa pada pengumuman pengadaan tersendiri.

Siapa yang perlu memperhatikan tenggat 28 Desember 2027?

Kelompok peralihan dalam Pasal 22: Pustakawan Ahli Utama yang belum memiliki S-2 serta Pustakawan kategori keterampilan yang belum memiliki D-3 ketika peraturan mulai berlaku.

Kesimpulan

PermenPANRB 20 Tahun 2026 memperbarui pengaturan karier Pustakawan sekaligus menyatukan nomenklatur Asisten Perpustakaan ke kategori keterampilan. Prioritas pegawai adalah memeriksa jalur pengangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kewajiban peralihan yang sesuai dengan kondisinya. Gunakan PDF resmi untuk memastikan rincian, lalu koordinasikan tindak lanjut dengan pengelola kepegawaian.

Baca Juga

• PermenPANRB 19 Tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang hukum
• PermenPANRB 7 Tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan
• Permendikdasmen 23 Tahun 2026 tentang standar guru dan tenaga kependidikan

Sumber Resmi

• JDIH Kementerian PANRB: detail PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2026.
• Salinan resmi PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2026, terutama Pasal 2, 5–12, 15–19, dan 21–24.