Penggunaan Dana BOS 2026: Komponen Pembiayaan dan Aturan Honor Terbaru
Penggunaan Dana BOS 2026 menjadi salah satu bagian penting yang perlu dipahami oleh kepala sekolah, bendahara BOS, dan tim pengelola satuan pendidikan. Setiap penggunaan dana perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis yang berlaku agar anggaran benar-benar mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Pada Tahun Anggaran 2026, ketentuan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diatur melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami komponen penggunaan dana, ketentuan pembayaran honor, serta berbagai aturan yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan.
Artikel ini secara khusus membahas komponen penggunaan Dana BOS 2026 dan aturan pembayaran honor. Untuk mengunduh dokumen regulasi lengkap dan membaca ringkasan umum Juknis BOSP 2026, silakan kunjungi artikel utama berikut.
Juknis BOS 2026: Download Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 PDF
Apa yang Dimaksud dengan Penggunaan Dana BOS 2026?
Penggunaan Dana BOS 2026 pada dasarnya merupakan pemanfaatan dana bantuan operasional oleh satuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan yang diperbolehkan sesuai dengan petunjuk teknis. Penggunaan dana tidak hanya berkaitan dengan pembelanjaan, tetapi juga harus terhubung dengan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencatatan, dan pelaporan.
Karena kebutuhan setiap sekolah dapat berbeda, pengelolaan Dana BOS perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan dengan tetap mengikuti komponen penggunaan dan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi. Artinya, sekolah memiliki ruang untuk menentukan prioritas kebutuhan, tetapi penggunaannya tetap berada dalam kerangka aturan yang berlaku.
Istilah Dana BOS merupakan bagian dari Dana BOSP atau Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Karena artikel ini berfokus pada sekolah, pembahasan diarahkan secara khusus pada penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2026.
Jenis Dana BOS yang Perlu Diketahui
Dalam memahami penggunaan Dana BOS, satuan pendidikan perlu terlebih dahulu mengenali jenis dana yang diterima. Hal ini penting karena ketentuan penggunaan dana dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan masing-masing jenis bantuan.
1. Dana BOS Reguler
Dana BOS Reguler merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sekolah sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis.
Dalam pelaksanaannya, sekolah perlu menentukan prioritas penggunaan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Perencanaan penggunaan dana sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya, tetapi mempertimbangkan kebutuhan aktual sekolah dan program yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Dana BOS Kinerja
Selain Dana BOS Reguler, terdapat Dana BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan pendidikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan Dana BOS Kinerja perlu mengikuti tujuan pemberian dan komponen penggunaan yang ditetapkan untuk jenis dana tersebut.
Karena karakteristik Dana BOS Kinerja berbeda dengan Dana BOS Reguler, sekolah perlu memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan kategori bantuan yang diterima dan tidak menyamakan seluruh ketentuannya secara otomatis.
Sebelum menggunakan anggaran, satuan pendidikan perlu memastikan terlebih dahulu jenis Dana BOS yang diterima. Ketentuan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku untuk masing-masing jenis dana.
Prinsip Penggunaan Dana BOS 2026
Penggunaan Dana BOS bukan sekadar proses membelanjakan anggaran. Dana yang diterima perlu dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan di satuan pendidikan.
Dalam praktiknya, beberapa hal berikut perlu menjadi perhatian dalam menentukan penggunaan Dana BOS 2026:
- penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan;
- kegiatan dan anggaran direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- penggunaan dana diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan dan peningkatan layanan pendidikan;
- setiap pengeluaran perlu dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan;
- sekolah perlu memperhatikan batasan penggunaan dana untuk komponen tertentu; dan
- dana tidak digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan yang dilarang dalam petunjuk teknis.
Dengan demikian, fleksibilitas dalam menentukan kebutuhan sekolah tetap perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi. Kepala sekolah dan tim pengelola Dana BOS perlu memahami tidak hanya apa yang dapat dibiayai, tetapi juga persyaratan dan batas penggunaan pada komponen tertentu.
Kesalahan dalam pengelolaan Dana BOS dapat terjadi ketika satuan pendidikan hanya melihat nama suatu kegiatan tanpa memeriksa ketentuan penggunaan, persyaratan, atau batas alokasinya. Karena itu, setiap komponen sebaiknya dipahami berdasarkan ketentuan lengkap dalam Juknis BOSP 2026.
Komponen Penggunaan Dana BOS 2026
Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan sesuai dengan komponen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Komponen tersebut menjadi kerangka bagi sekolah dalam menentukan kegiatan dan kebutuhan yang dapat dibiayai menggunakan Dana BOS.
Secara umum, penggunaan dana berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, pengembangan layanan pendidikan, pemenuhan kebutuhan administrasi, penyediaan sarana pendukung, pemeliharaan fasilitas, pengembangan kompetensi, serta kebutuhan operasional lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan.
Setiap komponen penggunaan Dana BOS 2026 akan dibahas satu per satu agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan ketentuan khusus mengenai batas penggunaan dana dan aturan pembayaran honor tahun 2026.
12 Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler 2026
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditetapkan.
Khusus untuk Dana BOS Reguler 2026, terdapat 12 komponen penggunaan dana yang dapat menjadi acuan sekolah dalam menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, alat multimedia pembelajaran, peningkatan kompetensi keahlian, kegiatan pendukung keterserapan lulusan, serta pembayaran honor.
1. Penerimaan Murid Baru
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan rangkaian penerimaan murid baru, mulai dari tahap persiapan hingga kegiatan setelah penerimaan.
Pembiayaan dalam komponen ini dapat berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan penerimaan murid baru sesuai dengan rincian kegiatan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis.
- penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan murid baru;
- biaya layanan penerimaan murid secara daring;
- kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- kegiatan yang berkaitan dengan proses penerimaan sesuai ketentuan; dan
- kegiatan lain yang relevan dalam rangkaian penerimaan murid baru.
Sekolah perlu memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai memang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan murid baru dan sesuai dengan rincian komponen yang tercantum dalam Juknis BOSP 2026.
2. Pengembangan Perpustakaan
Komponen pengembangan perpustakaan menjadi salah satu bagian penting dalam penggunaan Dana BOS Reguler 2026. Dana dapat digunakan untuk mendukung ketersediaan sumber belajar dan pengembangan layanan perpustakaan sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah adanya ketentuan mengenai alokasi untuk penyediaan buku. Pengembangan perpustakaan merupakan komponen wajib dalam penggunaan Dana BOS Reguler.
Sekolah wajib menggunakan paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima untuk penyediaan buku.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan buku tetap menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana BOS Reguler. Sekolah perlu memperhitungkan kewajiban ini sejak tahap penyusunan perencanaan dan anggaran.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Komponen ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan proses pendidikan dan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan potensi murid.
Penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan, selama masih berada dalam rincian komponen yang diperbolehkan.
Kegiatan pembelajaran dapat mencakup berbagai aktivitas yang mendukung proses belajar murid, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dapat diarahkan untuk mengembangkan minat, bakat, karakter, keterampilan, dan potensi peserta didik.
4. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran
Dana BOS Reguler juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Komponen ini berkaitan dengan kegiatan yang digunakan sekolah untuk memperoleh informasi mengenai proses dan hasil belajar murid.
Pembiayaan perlu disesuaikan dengan bentuk asesmen atau evaluasi yang dilaksanakan serta rincian penggunaan dana yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis.
Asesmen dan evaluasi bukan hanya digunakan untuk menghasilkan nilai, tetapi juga dapat membantu sekolah dan guru memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
5. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Kegiatan administrasi merupakan bagian dari operasional satuan pendidikan. Karena itu, Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Penggunaan dana pada komponen ini perlu diarahkan pada kebutuhan administrasi yang benar-benar mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dan operasional sekolah.
Setiap pembiayaan tetap perlu direncanakan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan Dana BOSP.
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Komponen ini penting untuk membantu peningkatan kompetensi sumber daya manusia di satuan pendidikan.
Kegiatan pengembangan profesi dapat diarahkan pada kebutuhan peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan yang relevan dengan tugas serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Kegiatan pengembangan profesi sebaiknya direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata satuan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran maupun pengelolaan sekolah.
7. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai langganan daya dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasional satuan pendidikan.
Komponen ini dapat berkaitan dengan kebutuhan layanan yang digunakan sekolah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan rincian yang diperbolehkan dalam Juknis BOSP 2026.
Sekolah perlu memastikan bahwa pembiayaan dilakukan untuk kebutuhan operasional satuan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Tujuannya adalah menjaga fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan agar tetap dapat berfungsi dan mendukung kegiatan sekolah.
Pemeliharaan dapat mencakup berbagai kebutuhan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis, seperti perbaikan kerusakan ringan pada komponen nonstruktural bangunan, perbaikan atau pemenuhan meja dan kursi sesuai kebutuhan, fasilitas aksesibilitas bagi murid berkebutuhan khusus, perbaikan sanitasi, serta pemeliharaan peralatan sekolah.
Apabila sekolah menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana, penggunaannya paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima.
Batas tersebut perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan agar alokasi untuk pemeliharaan tidak melebihi ketentuan yang berlaku.
9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung penyediaan alat multimedia pembelajaran. Komponen ini dapat membantu sekolah memanfaatkan teknologi dan media dalam proses pembelajaran.
Pemilihan alat multimedia sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, manfaat bagi murid dan guru, kondisi sarana yang sudah tersedia, serta kemampuan sekolah dalam menggunakan dan memeliharanya.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian
Komponen penggunaan Dana BOS Reguler juga mencakup penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
Komponen ini terutama relevan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi keahlian. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan dan rincian kegiatan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis.
11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan keterserapan lulusan.
Komponen ini terutama berkaitan dengan satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan yang dibiayai perlu memiliki keterkaitan dengan upaya mendukung kesiapan dan keterserapan lulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pembayaran Honor
Komponen terakhir yang diatur dalam penggunaan Dana BOS Reguler adalah pembayaran honor. Dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran honor bulanan bagi guru dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
Namun, pembayaran honor memiliki batas persentase dan persyaratan khusus. Karena itu, sekolah tidak dapat menggunakan seluruh Dana BOS Reguler untuk membayar honor.
Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor paling banyak 20% bagi satuan pendidikan negeri dan paling banyak 40% bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Selain batas persentase tersebut, guru dan tenaga kependidikan yang menerima pembayaran honor juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.
Pada bagian berikutnya akan dibahas secara khusus mengenai syarat guru penerima honor, syarat tenaga kependidikan penerima honor, batas maksimal pembayaran honor, serta pengecualian dalam kondisi tertentu.
Ringkasan Batas Penting Penggunaan Dana BOS Reguler 2026
Dari 12 komponen penggunaan Dana BOS Reguler tersebut, terdapat beberapa ketentuan persentase yang perlu mendapat perhatian khusus dari satuan pendidikan.
- Minimal 10% dari alokasi Dana BOS Reguler digunakan untuk penyediaan buku.
- Maksimal 20% dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- Maksimal 20% dapat digunakan untuk pembayaran honor pada satuan pendidikan negeri.
- Maksimal 40% dapat digunakan untuk pembayaran honor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Batas persentase tersebut perlu diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan sekolah. Selain itu, satuan pendidikan tetap perlu melihat rincian kegiatan pada setiap komponen dalam lampiran Juknis BOSP 2026 sebelum melakukan pembelanjaan.
Satuan pendidikan menentukan komponen penggunaan Dana BOSP berdasarkan kebutuhan sekolah. Kebutuhan tersebut harus dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan dengan rincian komponen penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan Pembayaran Honor dari Dana BOS 2026
Selain mengatur berbagai komponen pembiayaan operasional sekolah, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.
Pembayaran honor yang dimaksud merupakan pembayaran honor bulanan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan. Artinya, sekolah perlu memperhatikan dua hal sekaligus, yaitu batas maksimal penggunaan Dana BOS untuk honor dan persyaratan pihak yang dapat menerima honor.
- Sekolah negeri: paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima.
- Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat: paling banyak 40% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima.
Batas tersebut merupakan batas maksimal, bukan jumlah yang wajib dihabiskan. Sekolah tetap perlu menentukan kebutuhan pembayaran honor berdasarkan kondisi nyata satuan pendidikan dan memasukkannya dalam perencanaan sesuai ketentuan.
Syarat Guru yang Dapat Dibayar dari Dana BOS 2026
Tidak semua guru secara otomatis dapat menerima pembayaran honor yang bersumber dari Dana BOS Reguler. Guru penerima honor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Juknis BOSP 2026.
Guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berikut:
- berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- tercatat pada Aplikasi Dapodik;
- memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
- belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
Keempat persyaratan tersebut perlu diperhatikan secara bersamaan. Dengan demikian, status sebagai guru non-ASN saja belum cukup apabila persyaratan lain yang ditentukan dalam regulasi belum terpenuhi.
Guru Harus Berstatus Bukan ASN
Salah satu persyaratan utama penerima honor adalah guru berstatus bukan Aparatur Sipil Negara. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan guru yang dapat dibayarkan honor bulanannya melalui komponen pembayaran honor Dana BOS Reguler.
Guru Harus Tercatat pada Aplikasi Dapodik
Guru penerima honor juga harus tercatat pada Aplikasi Dapodik. Karena itu, ketepatan dan pemutakhiran data menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan.
Sekolah perlu memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil. Kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.
Guru Harus Memiliki NUPTK
Persyaratan berikutnya adalah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK. Persyaratan ini secara khusus disebutkan bagi guru yang akan menerima pembayaran honor dari Dana BOS Reguler.
Sekolah perlu memeriksa status guru penerima honor berdasarkan data yang berlaku. Jangan hanya menggunakan kebiasaan pembayaran pada tahun sebelumnya sebagai dasar tanpa memeriksa kembali persyaratan dalam Juknis BOS 2026.
Guru Belum Mendapatkan Tunjangan Profesi
Guru yang dibayarkan honor dari Dana BOS Reguler juga harus belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
Ketentuan ini perlu diperiksa bersama dengan persyaratan lainnya sebelum sekolah menetapkan pembayaran honor dari alokasi Dana BOS Reguler.
Syarat Tenaga Kependidikan Penerima Honor Dana BOS 2026
Selain guru, tenaga kependidikan juga dapat diberikan honor bulanan dari Dana BOS Reguler apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan:
- berstatus bukan Aparatur Sipil Negara; dan
- ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
Dengan demikian, persyaratan tenaga kependidikan berbeda dengan persyaratan yang berlaku bagi guru. Sekolah perlu membedakan kedua kategori tersebut ketika menentukan pihak yang memenuhi syarat untuk menerima pembayaran honor.
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan persyaratan yang berbeda antara guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, pemeriksaan kelayakan penerima honor perlu dilakukan berdasarkan status dan kategori masing-masing.
Apakah Batas Honor 20% dan 40% Harus Dihabiskan?
Tidak. Persentase 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan batas paling banyak penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor.
Artinya, sekolah tidak diwajibkan mengalokasikan Dana BOS hingga mencapai persentase maksimal tersebut. Besaran yang digunakan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, jumlah pihak yang memenuhi persyaratan, serta perencanaan anggaran sekolah.
Jika sekolah negeri menerima alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp100.000.000, batas maksimal yang dapat digunakan untuk komponen pembayaran honor adalah Rp20.000.000. Namun, sekolah tidak wajib menghabiskan Rp20.000.000 apabila kebutuhan pembayaran honor yang memenuhi ketentuan lebih kecil dari jumlah tersebut.
Pengecualian Ketentuan Honor pada Masa Bencana
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 juga mengatur kemungkinan pengecualian terhadap ketentuan tertentu mengenai pembayaran honor pada masa penetapan status bencana alam atau bencana nonalam.
Pengecualian tersebut dapat berlaku terhadap ketentuan penggunaan pembayaran honor dan persyaratan kepemilikan NUPTK dalam kondisi status bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pengecualian ini tidak berlaku secara umum dalam kondisi normal. Penerapannya berkaitan dengan masa penetapan status bencana alam atau nonalam oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penggunaan Dana BOS Kinerja 2026
Selain Dana BOS Reguler, Juknis BOSP 2026 juga mengatur Dana BOS Kinerja. Dana ini digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja dibedakan berdasarkan kategori sekolah penerima, yaitu sekolah yang memiliki prestasi dan sekolah yang memiliki kinerja terbaik.
Dana BOS Kinerja bagi Sekolah yang Memiliki Prestasi
Bagi sekolah yang memiliki prestasi, Dana BOS Kinerja dapat digunakan untuk komponen:
- asesmen dan pemetaan talenta;
- pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; dan/atau
- pengelolaan manajemen dan ekosistem.
Sekolah yang memiliki prestasi dan ditetapkan sebagai sekolah pengimbas juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi sesuai dengan ketentuan.
Dana BOS Kinerja bagi Sekolah yang Memiliki Kinerja Terbaik
Untuk sekolah yang memiliki kinerja terbaik, komponen penggunaan Dana BOS Kinerja meliputi:
- penguatan literasi dan numerasi;
- penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran; dan
- penguatan tata kelola satuan pendidikan.
Penggunaan Dana BOS Kinerja tidak disamakan begitu saja dengan Dana BOS Reguler. Sekolah perlu menggunakan dana sesuai dengan kategori penerima dan komponen yang ditetapkan dalam Juknis BOSP 2026.
Penggunaan Dana BOS Afirmasi 2026
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 juga mengatur Dana BOS Afirmasi. Dana ini dialokasikan untuk mendukung operasional satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus.
Komponen penggunaan Dana BOS Afirmasi meliputi:
- penguatan akses satuan pendidikan; dan
- penguatan mutu satuan pendidikan.
Dengan adanya Dana BOS Afirmasi, dukungan operasional dapat diarahkan pada kebutuhan satuan pendidikan di daerah khusus, baik dalam memperkuat akses maupun meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Perbedaan Fokus Penggunaan BOS Reguler, Kinerja, dan Afirmasi
- BOS Reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin sekolah melalui 12 komponen penggunaan.
- BOS Kinerja digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pada sekolah penerima berdasarkan kategori dan kriteria kinerja tertentu.
- BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung penguatan akses dan mutu satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.
Perbedaan tersebut penting dipahami agar sekolah tidak menggunakan satu jenis Dana BOS berdasarkan ketentuan yang sebenarnya berlaku untuk jenis dana lainnya.
Penggunaan Dana BOS Harus Sesuai Kebutuhan dan Perencanaan Sekolah
Satuan pendidikan penerima Dana BOSP menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhan tersebut harus dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.
Dengan demikian, keputusan penggunaan Dana BOS perlu memiliki dasar perencanaan. Sekolah tidak seharusnya melakukan pembelanjaan terlebih dahulu kemudian menyesuaikan perencanaan setelahnya.
- Identifikasi kebutuhan nyata satuan pendidikan.
- Pastikan kebutuhan tersebut termasuk dalam komponen yang diperbolehkan.
- Perhatikan batas persentase untuk komponen tertentu.
- Tuangkan kebutuhan dan rincian penggunaan dana dalam dokumen perencanaan.
- Laksanakan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
- Simpan dan catat bukti penggunaan dana untuk keperluan pertanggungjawaban.
Untuk melihat informasi regulasi dan mengunduh dokumen lengkap Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, kunjungi:
Juknis BOS 2026: Download Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 PDF
Pembahasan mengenai penyaluran, pelaporan, larangan penggunaan dana, dan ketentuan pengelolaan lainnya dibahas secara khusus pada:
Pengelolaan Dana BOS 2026: Penyaluran, Pelaporan, Larangan, dan Sanksi
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menggunakan Dana BOS 2026
Memahami daftar komponen penggunaan Dana BOS merupakan langkah penting, tetapi satuan pendidikan juga perlu memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan, perencanaan, dan ketentuan yang berlaku.
Sebelum melaksanakan kegiatan atau melakukan pembelanjaan menggunakan Dana BOS 2026, kepala sekolah dan tim pengelola dapat memperhatikan beberapa hal berikut:
- pastikan jenis Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan;
- identifikasi kebutuhan nyata sekolah berdasarkan kondisi dan prioritas layanan pendidikan;
- pastikan kegiatan atau pembelanjaan termasuk dalam komponen penggunaan yang diperbolehkan;
- tuangkan kebutuhan dan rencana penggunaan dana dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan;
- perhatikan ketentuan minimal atau batas maksimal pada komponen tertentu;
- pastikan guru atau tenaga kependidikan memenuhi persyaratan apabila dana digunakan untuk pembayaran honor;
- laksanakan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
- catat setiap penggunaan dana dan simpan bukti pendukung untuk pertanggungjawaban; dan
- hindari kegiatan atau penggunaan dana yang dilarang dalam Juknis BOSP 2026.
Ketentuan pengelolaan Dana BOSP dapat mengalami perubahan. Karena itu, penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2026 perlu mengacu pada regulasi yang berlaku untuk tahun tersebut, yaitu Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 dan ketentuan resmi terkait lainnya.
Ringkasan Penggunaan Dana BOS 2026
Secara umum, Dana BOS Reguler 2026 dapat digunakan untuk 12 komponen utama yang mendukung operasional dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun, terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam perencanaan anggaran.
- 12 komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan Juknis BOSP 2026.
- Paling sedikit 10% dari alokasi Dana BOS Reguler digunakan untuk penyediaan buku.
- Paling banyak 20% dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- Paling banyak 20% dapat digunakan untuk pembayaran honor pada satuan pendidikan negeri.
- Paling banyak 40% dapat digunakan untuk pembayaran honor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Guru dan tenaga kependidikan penerima honor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.
Persentase maksimal bukan berarti dana harus digunakan hingga mencapai batas tersebut. Sekolah tetap perlu menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan nyata dan dokumen perencanaan satuan pendidikan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Penggunaan Dana BOS 2026
Apa saja penggunaan Dana BOS 2026?
Dana BOS Reguler 2026 dapat digunakan untuk 12 komponen, yaitu penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, peningkatan kompetensi keahlian, kegiatan pendukung keterserapan lulusan, serta pembayaran honor.
Berapa persen Dana BOS 2026 yang wajib digunakan untuk buku?
Satuan pendidikan wajib menggunakan paling sedikit 10% dari keseluruhan alokasi Dana BOS Reguler yang diterima untuk penyediaan buku. Ketentuan ini perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan penggunaan dana.
Berapa batas maksimal Dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana?
Penggunaan Dana BOS Reguler untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima.
Berapa persen Dana BOS 2026 yang dapat digunakan untuk membayar honor?
Pembayaran honor dari Dana BOS Reguler paling banyak 20% untuk satuan pendidikan negeri dan paling banyak 40% untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Apakah sekolah wajib menggunakan 20% atau 40% Dana BOS untuk honor?
Tidak. Persentase tersebut merupakan batas paling banyak, bukan jumlah yang wajib digunakan. Besaran pembayaran honor tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ketersediaan anggaran, dan jumlah guru atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
Siapa guru yang dapat menerima honor dari Dana BOS 2026?
Guru penerima honor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Juknis BOSP 2026, yaitu berstatus bukan ASN, tercatat pada Aplikasi Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
Apakah tenaga kependidikan dapat dibayar menggunakan Dana BOS?
Ya. Tenaga kependidikan dapat menerima honor bulanan dari Dana BOS Reguler apabila berstatus bukan ASN dan ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
Apakah Dana BOS dapat digunakan untuk membeli alat multimedia pembelajaran?
Ya. Penyediaan alat multimedia pembelajaran termasuk salah satu komponen penggunaan Dana BOS Reguler 2026. Pengadaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan rincian penggunaan dana yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis.
Apakah Dana BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi memiliki penggunaan yang sama?
Tidak. Dana BOS Reguler digunakan untuk mendukung operasional sekolah melalui komponen yang ditetapkan dalam regulasi. Dana BOS Kinerja diarahkan pada peningkatan mutu sesuai kategori sekolah penerima, sedangkan Dana BOS Afirmasi digunakan untuk penguatan akses dan mutu satuan pendidikan di daerah khusus.
Di mana download Juknis BOS 2026?
Dokumen Juknis BOS 2026 dapat diunduh melalui artikel utama yang membahas Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.
Kesimpulan
Penggunaan Dana BOS 2026 perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan mengikuti komponen serta ketentuan yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.
Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk 12 komponen utama, mulai dari penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga pembayaran honor.
Beberapa ketentuan memerlukan perhatian khusus, terutama kewajiban penggunaan paling sedikit 10% untuk penyediaan buku, batas paling banyak 20% untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, serta batas pembayaran honor paling banyak 20% bagi sekolah negeri dan 40% bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Khusus pembayaran honor, sekolah juga perlu memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan yang menerima pembayaran telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Karena itu, perencanaan penggunaan Dana BOS sebaiknya dilakukan dengan memeriksa regulasi secara lengkap dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya.
Baca Juga Pembahasan Juknis BOS 2026
Artikel ini merupakan bagian dari pembahasan khusus mengenai Juknis BOS 2026. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, Anda dapat membaca artikel berikut:
Baca ringkasan regulasi dan unduh dokumen lengkap Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.
Juknis BOS 2026: Download Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 PDF
Pelajari ketentuan mengenai penyaluran, pelaporan, larangan penggunaan dana, dan ketentuan pengelolaan lainnya.
Pengelolaan Dana BOS 2026: Penyaluran, Pelaporan, Larangan, dan Sanksi
Sumber dan Referensi
Pembahasan dalam artikel ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, termasuk ketentuan dan lampiran yang mengatur komponen penggunaan Dana BOSP.
Pembaca disarankan tetap memeriksa dokumen regulasi secara lengkap, terutama sebelum mengambil keputusan mengenai perencanaan dan penggunaan Dana BOS pada satuan pendidikan.
Artikel ini disusun untuk membantu pembaca memahami ketentuan umum mengenai penggunaan Dana BOS 2026. Informasi dalam artikel bukan pengganti naskah peraturan resmi dan tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum atau keputusan administratif.
Apabila terdapat perbedaan antara ringkasan dalam artikel ini dengan naskah resmi regulasi, maka ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 dan peraturan resmi terkait yang berlaku menjadi rujukan utama.
Artikel ini dapat diperbarui apabila terdapat perubahan regulasi, kebijakan lanjutan, petunjuk pelaksanaan, surat edaran, atau informasi resmi lain yang berkaitan dengan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2026.
Posting Komentar