Panduan Lengkap Juknis BOS 2025: Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025

Daftar Isi

Panduan Lengkap Juknis BOS 2025: Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merilis Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 sebagai pedoman resmi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Peraturan ini menggantikan kebijakan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pendidikan saat ini. 

Apa Itu Juknis BOS 2025?

Juknis BOS 2025 merupakan panduan teknis bagi satuan pendidikan dalam mengelola dana operasional. Tujuannya adalah memastikan penggunaan dana yang fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Jenis Dana BOSP

Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 mengatur tiga jenis dana BOSP:

1. BOP PAUD: Untuk pendidikan anak usia dini.

2. BOS Reguler dan Kinerja: Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.

3. BOP Kesetaraan: Untuk pendidikan nonformal.

Setiap jenis dana memiliki pedoman dan prioritas penggunaan tersendiri.

Syarat Penerima Dana

Agar dapat menerima dana BOSP, satuan pendidikan harus:

• Terdaftar di Dapodik.

• Aktif memperbarui data hingga 31 Agustus tahun sebelumnya.

Kepatuhan terhadap syarat ini memastikan kelancaran dalam proses pencairan dana.

Penggunaan Dana yang Diperbolehkan

Dana BOSP dapat digunakan untuk:

• Pengembangan perpustakaan.

• Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

• Pengadaan alat multimedia.

• Pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

• Honorarium guru non-ASN (dengan batas maksimal tertentu).

Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Penggunaan Dana yang Dilarang

Beberapa larangan dalam penggunaan dana BOSP meliputi:

• Meminjamkan dana kepada pihak lain.

• Menyewa aplikasi dari luar Kementerian.

• Membayar iuran kegiatan pribadi guru/siswa.

• Membangun gedung baru.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pemotongan dana.

Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan sebagai manajer dana BOS dengan tanggung jawab:

• Membentuk Tim BOS yang melibatkan guru, komite, dan orang tua.

• Mengelola perencanaan RKAS.

• Melakukan pelaporan penggunaan dana secara tepat waktu.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan program ini.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam:

• Pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

• Verifikasi data Dapodik.

• Pelatihan dan validasi RKAS.

• Evaluasi realisasi penggunaan dana.

Namun, pemerintah daerah dilarang:

• Memungut dana dari sekolah dengan dalih koordinasi atau administrasi.

• Memaksa atau mengatur sekolah untuk melanggar juknis.

• Menunda pencairan dana tanpa alasan yang sah.

Pentingnya Pelaporan

Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pelaporan penggunaan dana dapat berakibat pada:

• Pemotongan dana tahap berikutnya.

• Penghentian pencairan dana.

Oleh karena itu, penting bagi satuan pendidikan untuk melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unduh Juknis BOS 2025

Untuk memahami lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOSP, silakan unduh dokumen resmi Juknis BOS 2025 melalui tautan berikut:

📄 File Download

Nama File: PERMENDIKDASMEN-8-2025-JUKNIS-BOS-2025.pdf

Ukuran File: 1 MB

⬇ Unduh Sekarang  

Kesimpulan

Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memberikan panduan yang jelas dalam pengelolaan dana BOSP. Dengan memahami dan mematuhi juknis ini, satuan pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.